Lihat Juga

• Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Misleading Information Dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  oleh: Dewi , Ni Made Ayu Geana Sari (1287072)
  Terbitan: (2015)
• Tinjauan Hukum Tentang Peralihan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  oleh: Samsul Hidayat, Wahyu
  Terbitan: (2014)
• PENGISIAN JABATAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
  oleh: RENDY, 111000292
  Terbitan: (2018)
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  oleh: Prayudha, Tengku Andrias, et al.
  Terbitan: (2015)
• Kewenangan pengaturan dan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Institutional and regulatory authorities of the OJK toward Capital Market according to Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  Terbitan: (2013)