PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI PROVINSI SUMATERA BARAT
ctrlnum |
93 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repo.bunghatta.ac.id/93/</relation><title>PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU
LEGISLATIF 2019 DI PROVINSI SUMATERA BARAT</title><creator>Nia, Asmar</creator><creator>Sanidjar, Pebrihariati</creator><creator>Helmi, Chandra</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Pemilu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum. Bertalian dengan keterwakilan perempuan 30% (persen)
untuk mencalonkan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tercantum
dalam Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pemilu 2019
DPRD Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan 1.95%. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peranKPU Provinsi Sumatera Barat
dalam memenuhi keterwakilan perempuan pada PEMILU legislatif 2019 di Provinsi
Sumatera Barat? (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi
Sumatera Barat dalam memenuhi keterwakilan perempuan pada PEMILU Legislatif
2019 di Provinsi Sumatera Barat? (3) Bagaimanakah upaya penyelesaian kendala
yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam memenuhi keterwakilan
perempuan pada PEMILU Legislatif 2019 di Provinsi Sumatera Barat?Metode
penelitian adalah hukum sosiologis yaitu dengan memperoleh data Primer, melalui
wawancara di kantor KPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan
KPUmemenuhi keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif 2019 di Provinsi
Sumatera Barat mengenai affirmative action diatur dalam Undnag-Undang Nomor 7
Tahun 2017 dalam Pasal 248 (1) dan 249 (2). Kendala KPU ialah kurangnya
partisipasi dari masyarakat, kurangnya partisipasi Parpol pada seminar, terbatasnya
media informasi.Upaya penyelesaian kendala KPU adalah melakukan sosialisasi
kepada masyarakat perempuan,melakukan seminar ke Parpol lebih tegas.
Kata Kunci: KPU, Pemilu, Keterwakilan perempuan,Partai Politik</description><date>2020-06</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/93/1/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20COVER.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/93/2/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20ABSTRAK.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/93/3/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/93/4/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20BAB%20II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/93/5/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/93/6/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/93/7/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</identifier><identifier> Nia, Asmar and Sanidjar, Pebrihariati and Helmi, Chandra (2020) PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA. </identifier><recordID>93</recordID></dc>
|
language |
eng |
format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
author |
Nia, Asmar Sanidjar, Pebrihariati Helmi, Chandra |
title |
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU
LEGISLATIF 2019 DI PROVINSI SUMATERA BARAT |
publishDate |
2020 |
isbn |
2816100121111 |
topic |
K Law (General) |
url |
http://repo.bunghatta.ac.id/93/1/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20COVER.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/93/2/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20ABSTRAK.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/93/3/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20BAB%20I.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/93/4/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20BAB%20II.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/93/5/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20BAB%20III.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/93/6/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20BAB%20IV.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/93/7/5%20NIA%20ASMAR%20%281610012111183%29%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/93/ |
contents |
Pemilu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum. Bertalian dengan keterwakilan perempuan 30% (persen)
untuk mencalonkan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tercantum
dalam Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pemilu 2019
DPRD Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan 1.95%. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peranKPU Provinsi Sumatera Barat
dalam memenuhi keterwakilan perempuan pada PEMILU legislatif 2019 di Provinsi
Sumatera Barat? (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi
Sumatera Barat dalam memenuhi keterwakilan perempuan pada PEMILU Legislatif
2019 di Provinsi Sumatera Barat? (3) Bagaimanakah upaya penyelesaian kendala
yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam memenuhi keterwakilan
perempuan pada PEMILU Legislatif 2019 di Provinsi Sumatera Barat?Metode
penelitian adalah hukum sosiologis yaitu dengan memperoleh data Primer, melalui
wawancara di kantor KPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan
KPUmemenuhi keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif 2019 di Provinsi
Sumatera Barat mengenai affirmative action diatur dalam Undnag-Undang Nomor 7
Tahun 2017 dalam Pasal 248 (1) dan 249 (2). Kendala KPU ialah kurangnya
partisipasi dari masyarakat, kurangnya partisipasi Parpol pada seminar, terbatasnya
media informasi.Upaya penyelesaian kendala KPU adalah melakukan sosialisasi
kepada masyarakat perempuan,melakukan seminar ke Parpol lebih tegas.
Kata Kunci: KPU, Pemilu, Keterwakilan perempuan,Partai Politik |
id |
IOS14200.93 |
institution |
universitas bung hatta |
affiliation |
onesearch.perpusnas.go.id |
institution_id |
2476 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Bung Hatta |
library_id |
3754 |
collection |
Repository Universitas Bung Hatta |
repository_id |
14200 |
city |
KOTA PADANG |
province |
SUMATERA BARAT |
repoId |
IOS14200 |
first_indexed |
2020-07-23T08:04:58Z |
last_indexed |
2020-07-23T08:04:58Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1686871786194468864 |
score |
17.538404 |