ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG)
| ctrlnum |
1816 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repo.bunghatta.ac.id/1816/</relation><title>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM
MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN
DALAM JABATAN
(Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG)</title><creator>Rezky, Syafputra</creator><creator>Nurbeti, Nurbeti</creator><creator>Suamperi, Suamperi</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto
Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengankatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen
Aparatur Sipil Negara di isntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan. Rumusan masalah (1)
Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara
Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG?(2)Apakah implikasi hukum Putusan Nomor:24/G/2019/PTUNPDG
terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan
dalam jabatan?. Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, teknik pengumpulan
data adalah melalui studi dokumen, analisis data berupa analisis kualitatif. Simpulan hasil
penelitian (1) Pertimbangan hukum hakim, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya
Administratif (2) Implikasi hukum Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG Penggugat
diberhentikan tidak dengan hormat telah sah menurut hukum tetap. Penggugat dihilangkan hakhak
sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan hari
tua/pensiun, dan Penata Muda Gol. (III/a) pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lima Puluh Kota.
Kata Kunci: PTUN, ASN, Kejahatan, Jabatan</description><date>2020-11</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/1816/1/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20COVER.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/1816/2/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20ABSTRAK.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/1816/3/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/1816/4/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20BAB%20II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/1816/5/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/1816/6/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repo.bunghatta.ac.id/1816/7/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</identifier><identifier> Rezky, Syafputra and Nurbeti, Nurbeti and Suamperi, Suamperi (2020) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA. </identifier><recordID>1816</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Rezky, Syafputra Nurbeti, Nurbeti Suamperi, Suamperi |
| title |
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM
MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN
DALAM JABATAN
(Studi Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG) |
| publishDate |
2020 |
| isbn |
2816100121111 |
| topic |
K Law (General) |
| url |
http://repo.bunghatta.ac.id/1816/1/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20COVER.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/1816/2/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20ABSTRAK.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/1816/3/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20BAB%20I.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/1816/4/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20BAB%20II.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/1816/5/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20BAB%20III.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/1816/6/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20BAB%20IV.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/1816/7/85%20REZKY%20SYAFPUTRA%20%281610012111152%29%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repo.bunghatta.ac.id/1816/ |
| contents |
Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto
Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengankatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen
Aparatur Sipil Negara di isntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan. Rumusan masalah (1)
Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara
Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG?(2)Apakah implikasi hukum Putusan Nomor:24/G/2019/PTUNPDG
terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan
dalam jabatan?. Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, teknik pengumpulan
data adalah melalui studi dokumen, analisis data berupa analisis kualitatif. Simpulan hasil
penelitian (1) Pertimbangan hukum hakim, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya
Administratif (2) Implikasi hukum Putusan Nomor:24/G/2019/PTUN-PDG Penggugat
diberhentikan tidak dengan hormat telah sah menurut hukum tetap. Penggugat dihilangkan hakhak
sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan hari
tua/pensiun, dan Penata Muda Gol. (III/a) pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lima Puluh Kota.
Kata Kunci: PTUN, ASN, Kejahatan, Jabatan |
| id |
IOS14200.1816 |
| institution |
universitas bung hatta |
| affiliation |
onesearch.perpusnas.go.id |
| institution_id |
2476 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Bung Hatta |
| library_id |
3754 |
| collection |
Repository Universitas Bung Hatta |
| repository_id |
14200 |
| city |
KOTA PADANG |
| province |
SUMATERA BARAT |
| repoId |
IOS14200 |
| first_indexed |
2020-12-23T12:21:55Z |
| last_indexed |
2020-12-23T12:21:55Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1686871798534111232 |
| score |
17.538404 |