Lihat Juga

• Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)
  oleh: TRY FERAYANTI, -
  Terbitan: (2019)
• Pengaturan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XII/2014
  oleh: Pratiwi Widasmara, I Putu Oka; Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana
  Terbitan: (2016)
• TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 245 UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  oleh: M. NUR IKHSAN, ikhsan
  Terbitan: (2019)
• Problematika fungsi legislasi dewan perwakilan daerah republik indonesia (dpd ri) pasca berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (md3) (studi atas putusan mahkamah konstitusi nomor 92/puu-x/2012)
  oleh: Masduki, .
  Terbitan: (2017)
• Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam Hal Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR
  oleh: Gitawati, Dini Febry
  Terbitan: (2015)