Lihat Juga

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DALAM PERSPEKTIF ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM
  oleh: SUPRIYADI A ARIEF
  Terbitan: (2016)
• TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 245 UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  oleh: M. NUR IKHSAN, ikhsan
  Terbitan: (2019)
• PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  oleh: SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096
  Terbitan: (2019)
• Problematika fungsi legislasi dewan perwakilan daerah republik indonesia (dpd ri) pasca berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (md3) (studi atas putusan mahkamah konstitusi nomor 92/puu-x/2012)
  oleh: Masduki, .
  Terbitan: (2017)
• PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
  oleh: NURMUSTIKA HANIFIHARTI, NIM. 14370059
  Terbitan: (2018)