Agenda ekonomi kerakyatan
Demokrasi ekonomi tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Ekonomi kerakyatan menurut pemahaman pasal 33 UUD 1945 adalah suatu situasi perekonomian berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati seluruh masyarakat, serta penyelenggaraan dibawah peng...
| Format: | Book |
|---|---|
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Yogyakarta :
Pustaka Pelajar
, 1997
|
| Edition: | Cetakan Pertama |
| Subjects: |
| Summary: |
Demokrasi ekonomi tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Ekonomi kerakyatan menurut pemahaman pasal 33 UUD 1945 adalah suatu situasi perekonomian berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati seluruh masyarakat, serta penyelenggaraan dibawah pengawasan anggota masyarakat. Kenyataannya era sekarang ekonomi konglomerat dan birokrat yang menguasai. Meleburnya birokrat dan konglomerat menjadikan mereka semakin kuat dan sulit dikendalikan masyarakat. Berbicara mengenai kemampuan rakyat untuk mengendalikan atau mengawasi perekonomian, berarti bersinggungan dengan arti kedaulatan berada. Menurut amanat Undang-Undang kedaulatan ada di tangan rakyat, untuk itu seharusnya dikembalikan. Dengan kedaulatan rakyat ekonomi kerakyatan akan dapat diselenggarakan. |
|---|---|
| Physical Description: |
x, 206 halaman : ilustrasi ; 2019 |
| Bibliography: |
Bibliografi : halaman 199-203 |
| ISBN: |
97985811097 |