| Summary: |
Kebijakan keragaman etnis di Indonesia tampak begitu kompleks, belum optimal dan belum mampu menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya masih tampak beragam konflik sosial yang meluas. Ke depan, dibutuhkan suatu model pengelolaan keragaman etnis yang memperhatikan konteks objektif Indonesia. Untuk itu, dalam penulisan buku ini, lebih memfokuskan pada analisis penerapan kebijakan dan pengelolaan etnisitas pada masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi/Pasca-Reformasi), dan implikasinya terhadap kebijakan keberagaman etnisitas, dan perlunya suatu model kebijakan keragaman etnis di Indonesia dalam upaya memperkuat integrasi bangsa. Ada beberapa pertanyaan pokok yang diajukan dalam penulisan buku ini bertalian dengan: penerapan kebijakan keberagan etnisitas pada masa kolonial Belanda; penerapan kebijakan etnisitas pada masa kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi/Pasca-Reformasi); implikasi kebijakan politik etnisitas dalam pengelolaan keberagaman etnisitas pada masyarakat pluralistik Indonesia; dan model atau paradigma pengelolaan keberagaman etnisitas ke depan. Buku ini menginformasikan bahwa pertama, pada masa kolonial Belanda (termasuk Inggris, Portugis, dan Jepang) cenderung mementingkan kebijakan etnisitas semata bertujuan untuk kepentingan misi ekonomi politik dan mempertahanan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Selain misi ekonomi politik, kolonial Belanda juga mengikutsertakan penyebaran (misionaris) agama Kristen terhadap penduduk Hindia-Belanda di mana sebelumnya sudah terdapat banyak kerajaan Islam (kesultanan).
|
