| Summary: |
United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) adalah istrumen hukum laut internasional utama yang telah diratifikasi oleh mayoritas Negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Dalam melakukan pengelolaan perikanan, Indonesia sebagai Negara kepulauan (archipelagic state) telah menerapkan dengan baik prinsip-prinsip UNCLOS, termasuk dalam melaksanakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum dibidang perikanan wajib memahami prinsip-prinsip dasar UNCLOS, termasuk perlakuan terhadap tindak pidana perikanan di perairan yang menjadi kedaulatan Indonesia maupun di ZEE yang memebrikan hak berdaulat kepad Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya ikannya. Tantangan penegak hukum di bidang perikanan sangat besar mengingat belum semua batas maritime RI dengan Negara tetangga disepakati. Buku ini akan membahas pengetahuan dasar hukum laut, batas maritime Indonesia, zonasi wilayah maritime dan penegakan hukum perikanan, yang dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum di bidang perikanan dan akademisi kelautan dan perikanan.
|
