Free trade zone menuju kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun

Free Trade Zone (FTZ) merupakan salah satu katalisator pembangunan nasional yang penetapannya tidak lepas dari proses politik. Tujuan dari FTZ adalah untuk mempercapat akselerasi masuknya investasi dan membuat kawasan Batam, Bintam dan Karimun (BBK) mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan kawa...

Full description

Format: Book
Bahasa: ind
Terbitan: Yogyakarta : Expert , 2017
Subjects:
LEADER 01821cam a2200337 a 4500
001 INLIS000000000877437
005 20190320153151.0
006 aa###g#b####000#0#
007 ta
008 190318s2017####yoia###g#b####000#0#ind##
020 # # |a 978-602-50193-7-1 
035 # # |a 0010-0119006728 
040 # # |a JKPNPNA  |b ind  |e rda 
082 0 4 |a 330.959 8  |2 [23] 
084 # # |a 330.959 8 ADY f 
100 0 # |a Ady Muzwardi  |e pengarang 
245 1 0 |a Free trade zone :  |b menuju kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun /  |c Ady Muzwardi 
264 # 1 |a Yogyakarta :  |b Expert,  |c 2017 
264 # 4 |a © 2017 
300 # # |a xx, 132 halaman :  |b ilustrasi ;  |c 24 cm 
336 # # |a teks  |2 rdacontent 
337 # # |a tanpa perantara  |2 rdamedia 
338 # # |a volume  |2 rdacarrier 
504 # # |a Bibliografi : halaman 127-131 
520 2 # |a Free Trade Zone (FTZ) merupakan salah satu katalisator pembangunan nasional yang penetapannya tidak lepas dari proses politik. Tujuan dari FTZ adalah untuk mempercapat akselerasi masuknya investasi dan membuat kawasan Batam, Bintam dan Karimun (BBK) mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan kawasan sejenis yang berada di negara tetangga dan Asia Pasifik. Undang-undang kawasan FTZ berlaku 70 tahun sejak ditetapkan. Setelah itu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pada akhirnya hak istimewa Batam dirubah menjadi KEK dikarenakan Batam dianggap gagal bersaing dengan kawasan sejenis Shenzhen dan Iskandar, dan kisruh antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemko Batam terkait wewenang. Buku ini merangkum perjalanan BBK sebagai kawasan FTZ, mulai dari konsep FTZ, penerapan FTZ, dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan FTZ. 
650 # 4 |a Keadaan ekonomi 
850 # # |a JKPNPNA 
990 # # |a 201900103018219 
990 # # |a 201900103018223 
990 # # |a 201900103018225 
990 # # |a 201900103018226