Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana; pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana; dan permasalahan kebijakan f...

Full description

Format: Book
Bahasa: ind
Terbitan: Jakarta : Sinar Grafika , 2017
Edition: Edisi pertama, cetakan pertama, November 2017
Subjects:
LEADER 02815cam a2200529 a 4500
001 INLIS000000000842214
005 20200729140309.0
006 a g b 00| 0
007 ta
008 181023s2017 jki g b 00| 0 ind
020 # # |a 978-979-007-753-9 
035 # # |a 0010-0918005766 
040 # # |a JKPNPNA  |b ind  |e rda 
082 0 4 |a 346.066  |2 [23] 
084 # # |a 346.066 DWI k 
090 # # |a CB-D.9 2017-14688 
100 0 # |a Dwidja Priyatno,  |d 1959-  |e pengarang 
245 1 0 |a Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia /  |c Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N., Dr. Kristian, S.H., M.Hum. ; editor, Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., Tarmizi 
250 # # |a Edisi pertama, cetakan pertama, November 2017 
264 # 1 |a Jakarta :  |b Sinar Grafika,  |c 2017 
300 # # |a xii, 600 halaman ;  |c 23 cm 
336 # # |a teks  |2 rdacontent 
337 # # |a tanpa perantara  |2 rdamedia 
338 # # |a volume  |2 rdacarrier 
504 # # |a Bibliografi : halaman 587-596 
520 3 # |a Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana; pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana; dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia, baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi ke dalam tiga periode, yakni periode tahun 1950-1980an (20 undang-undang), periode tahun 1990-2000 (35 undang-undang), dan periode tahun 2000-2017 (lebih dari 65 undang-undang) serta pada Rancangan KUHP versi tahun 2015, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. 
650 # 4 |a Korporasi  |x Undang-undang dan peraturan 
650 # 4 |a Hukum perusahaan  |z Indonesia 
700 0 # |a Kristian,  |d 1990-  |e pengarang 
700 0 # |a Dey Ravena,  |d 1959-  |e editor 
700 0 # |a Edi Setiadi  |e editor 
700 0 # |a Nandang Sambas  |e editor 
700 0 # |a Tarmizi  |e editor 
850 # # |a JKPNPNA 
990 # # |a 201800103042036 
990 # # |a 202000103010879 
990 # # |a 202000103010878 
990 # # |a 202000103010876 
990 # # |a 202000103010875 
990 # # |a 201800103033775 
990 # # |a 201800103033776 
990 # # |a 201800103033777 
990 # # |a 201800103033778 
990 # # |a 201800103042037 
990 # # |a 201800103042038 
990 # # |a 201800103042032 
999 # # |a 14688/DM/D/2017