Susunan dalam satu naskah dari undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan dengan kedua dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan undang-undang nomor 2 tahun 1985

Corporate Author: Indonesia (-), Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat
Format: Book
Bahasa: ind
Terbitan: Jakarta : Departemen Penerangan , 1986
Subjects:
LEADER 01408cam a2200277 a 4500
001 INLIS000000000260013
005 20131216154036.0
006 a###########00010#
007 ta
008 110209s1986####jki###########00010#ind##
035 # # |a 0010-45673860 
040 # # |a JKPNPNA  |b ind 
041 # # |a Ind 
082 0 4 |a 342.05  |2 [20] 
084 # # |a 324.05 IND s 
090 # # |a 324.05 IND s 
110 1 # |a Indonesia 
240 1 0 |a Undang-undang, dsb 
245 1 0 |a Susunan dalam satu naskah dari undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan dengan kedua dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan undang-undang nomor 2 tahun 1985 
260 # # |a Jakarta :  |b Departemen Penerangan,  |c 1986 
300 # # |a 125 hlm. ;  |c 21 cm. 
650 # 4 |a Majelis Permusyawaratan Rakyat  |x Susunan dan kedudukan  |x Undang-undang dan peraturan 
710 1 # |a Indonesia  |b Majelis Permusyawaratan Rakyat 
852 # # |a Lt. 5c 
863 # # |a 1986 
990 # # |a 5326/PN/2001