PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
| Main Author: | Anjari, Warih |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
E-Journal Widya Yustisia
, 2015
|
| Online Access: |
http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/208 http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/208/184 |
Daftar Isi:
- Criminal punishment is the most important part of the criminal justice process . Application of capital punishment by the state through the state court decision means taking the right convict life . The right to life is a human right that is non derogable . Therefore, its application should pay attention to the Human Rights convicted . The objective of this paper is to know: (1). whether the imposition of the death penalty for offenders is contrary to the Human Rights (2). The criteria for the imposition of the death penalty for crimes that do not conflict with the Human Rights. The method used is a normative juridical approach using secondary data. The conclusions that: (1) the imposition of the death penalty is contrary to human rights, but its application can be justified by reason of defending human rights, (2) only applied to crimes that are beyond the limits of humanity and the destruction of human civilization. Suggestions author implementation of the criminal justice process is transparent and fair.
- Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dibatasi (non derogable). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan Hak Asasi Manusia terpidana. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui: (1) Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan bertentangan atau tidak dengan Hak asasi Manusia.(2) Kriteria penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dapat disimpulkam bahwa:: (1) Penjatuhan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. (2) Penerapannya dapat dibenarkan dengan alasan membela hak asasi manusia, dan hanya pada kejahatan yang bersifat melampaui batas kemanusiaan serta merusak peradaban manusia. Pelaksanaan proses peradilan pidana sebaiknya dilakukan transparan dan berkeadilan.