STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN POLITIK HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM
| Main Author: | Yusyanti, Diana |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
E-Journal Widya Yustisia
, 2015
|
| Online Access: |
http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/204 http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/204/180 |
Daftar Isi:
- The practice of criminal acts of corruption that happens increasingly sophisticated Indonesia, systematic and widespread in all walks of life who have an impact on the amount of the financial loss to the State. Various laws and regulations that have attempted to eradicate the corruption that Law Number 31 of 1999 Jo Act No. 20 of 2001 even Government has ratified several articles of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 through law No. 7 Th 2006. But so far this is still unable to put in place and are effective in eradicating corruption. The purpose of this writing is to know the: (1) the role of political and law-enforcement efforts in the eradication of criminal acts of corruption, (2) consistency of law enforcement efforts in the eradication of criminal acts of corruption that could influence the attitude of the law enforcement apparatus in legal norms and behaviour or attitude in the exercise of his profession in the follow-up process of the rule of law, (3) the role of the Legal culture in helping reduce and even eradicate behaviour a criminal offence of corruption.The methods used is the law normative approach and descriptive analytical data based on primary law materials, secondary and tertiary. It can be concluded that: (1) legal corruption eradication strategy should press, hold or curb corruption by giving heavy sanctions, improved coordination among law enforcement agencies and develop a culture of shame against corruption.
- Praktek tindak pidana korupsi yang terjadi Indonesia semakin canggih, sistematis dan meluas pada seluruh lapisan masyarakat yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 bahkan Pemerintah telah meratifikasi beberapa pasal United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Th 2006. Namun sampai saat ini masih tidak mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui: (1) peranan politik hukum dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, (2) konsistensi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu keserasian sikap aparatur penegak hukum dalam norma hukum dan perilaku atau sikap tindak dalam menjalankan profesinya dalam proses penegakan hukum, (3) peranan budaya Hukum dalam membantu mengurangi bahkan memberantas perilaku tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis berpedoman pada data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dapat disimpulkan bahwa: (1) strategi pemberantasan korupsi hukum harus menekan, menahan atau mengekang korupsi dengan memberikan sanksi yang berat, koordinasi atara penegak hukum ditingkatkan dan mengembangkan budaya malu terhadap korupsi.