TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG DINYATAKAN PAILIT
| Main Author: | Purbandari, - |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
E-Journal Widya Yustisia
, 2014
|
| Online Access: |
http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/164 http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/164/143 |
Daftar Isi:
- Abstract: With the bankruptcy of an alleged Limited Liability Company, then treaseres will be in public and confiscated and the company will lose the treasure of his wealth. This will affect the existence of the company, where its administrator must be requested personally responsible written as the principle of Piercing The Corporate Veil. The purpose of this study is to (1) discuss the bankruptcy of a company, (2) the legal consequences of stated bankrupt company. The research methods using the juridical normative, which analysed qualitatively with data sourced from primary and secondary legal materials, and use the approach of law (statute approach) conducted by reviewing some of the legislation and other regulations relevant to the bankruptcy of a company. It can be concluded that: (1) the nature of bankruptcy is general encumbrances over the assets of the debtor are divided on the principle of balance; (2) due to the bankruptcy of a company is that company does not lose its existence, but the management dan liquidation process is done by the curator.
- Dengan dinyatakannya pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), maka harta kekayaan Perseroan Terbatas akan berada dalam sitaan umum dan Perseroan Terbatas akan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Hal ini akan berpengaruh pada eksistensi PT tersebut, dimana pengurusnya harus dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi sebagaimana prinsip Piercing The Corporate Veil. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) membahas kepailitan suatu PT, (2) akibat hukum PT yang dinyatakan pailit. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, yang dianalisis secara kualitatif dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundangundangan dan regulasi lainnya yang bersangkut paut dengan kepailitan suatu PT. Dapat disimpulkan bahwa: (1) Hakekat kepailitan adalah sitaan umum atas harta kekayaan debitor yang dibagi berdasarkan prinsip keseimbangan; (2) Akibat kepailitan suatu PT adalah bahwa PT tidak kehilangan eksistensinya namun pengelolaan dan proses likuidasinya dilakukan oleh Kurator.