Lihat Juga

• Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 (Analisis Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  oleh: SYARIFUDIN, Rizki Fajar
  Terbitan: (2019)
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu- XVI/2018 Terkait Pengujian Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  oleh: Utari Amilisa Putri
  Terbitan: (2020)
• Konstitutisionalitas hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah ( studi kasus: putusan mahkamah konstitusi nomor 16/PUU-XVl/2018)
  oleh: Kurnia Intan
  Terbitan: (2018)
• Analisis putusan Mahkamah Konsitusi nomor 16/PUU-XVI-2018 terkait pengujian pasal 73 undang undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyarawatan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah
  oleh: UTARI AMILISA PUTRI
  Terbitan: (2020)
• Analisis Yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 76/PUU-XXII/2014 terkait pengujian pasal 245 ayat (1) undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  oleh: Mhd. Zul Putra
  Terbitan: (2016)