POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK INVESTASI: SUATU IUS CONSTIUENDUM DI ERA OTONOMI DAERAH
| Main Author: | Muntaqo, Firman |
|---|---|
| Format: | Book PeerReviewed |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Bandar Lampung
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unsri.ac.id/28415/1/POLITIK%20HUKUM%20PENGADAAN%20TANAH%20UNTUK%20INVESTASI.pdf http://repository.unsri.ac.id/28415/2/cek%20plagiat%20politik.pdf http://repository.unsri.ac.id/28415/3/reviewer%20politik%20hukum%20pengadaan%20tanah.pdf http://repository.unsri.ac.id/28415/ |
Daftar Isi:
- Desentralisasi kewenangan yang menjadi inti dari otonomi daerah seharusnya merupakan peluang emas bagi daerah untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (rakyat) di daerah. Pada satu sisi pemerintah pusat dan kalangan pengusaha menilai bahwa, seringkali implementasi dari hak mengurus rumah tangga sendiri yang dimiliki daerah justru dituding sebagai salah satu penghambat pembangunan ekonomi di daerah, khususnya dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi investasi. Alasan yang sering dikemukakan adalah, untuk melakukan investasi di daerah prosedurnya tidak jelas, pungli, waktu yang tidak pasti, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dan sulit untuk melakukan pengadaan tanah. Keseluruhan permasalahan tersebut mengakibatkan investasi di daerah menimbulkan High Cost Ecomomy. Walaupun alasan tersebut mungkin saja ada benarnya, namun adalah suatu ketidakadilan jika hanya daerah saja yang divonis sebagai pengahambat investasi, tanpa menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan investasi di daerah, apalagi bila pengaruh pusat dalam kegiatan investasi di daerah sampai menentukan pada tataran teknis.