PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG

Main Authors: Flambonita, Suci, Novianti, Vera, Febriansyah, Artha
Format: Monograph NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: Fakultas Hukum UNSRI , 2015
Subjects:
Online Access: http://repository.unsri.ac.id/19641/1/cover_Peranan_satuan_Pol_PP_sebagai_penegak_hukum_dalam_rangka__pemberantasan.pdf
http://repository.unsri.ac.id/19641/2/isi_Peranan_satuan_Pol_PP_sebagai_penegak_hukum_dalam_rangka__pemberantasan.pdf
http://repository.unsri.ac.id/19641/
Daftar Isi:
  • Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya diperbarui kembali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satu bentuk reformasi otonomi daerah dalam rangkan untuk memperdayakan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. hal tersebut dapat terpelihara pada penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijabarkan bahwasanya dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selelu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat