Lihat Juga

• BATAS PENERAPAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENETAPAN BESARAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
  oleh: WISNU SATRIO HARIONO, S.H., 031624253020
  Terbitan: (2019)
• Analisis Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
  oleh: Dini Ika Ruliani
  Terbitan: (2020)
• PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH KEPADA PEMEGANG HAK MILIK YANG BELUM TERDAFTAR
  oleh: Hafez Baridwan, 030010102N
  Terbitan: (2002)
• EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.)
  oleh: SHAFAREZA , ERVIANSYAH ADHINEGARA
  Terbitan: (2011)
• PENERAPAN PASAL 18 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
  oleh: BULHAN, ALBETH, et al.
  Terbitan: (2019)