PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 204 KUHP OLEH KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN (Studi di Polresta Palembang dan Polres Banyuasin)
Daftar Isi:
- SKRIPSI INI BERJUDUL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 204 KUHP. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 204 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN. PASAL 204 KUHP ADALAH SALAH SATU ATURAN HUKUM YANG DIGUNAKAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN. PENULISAN SKRIPSI INI TERMASUK TIPE PENELITIAN EMPIRIS. JENIS DATA DALAM PENELITIAN INI MERUPAKAN DATA KUALITATIF BAIK YANG BERSIFAT PRIMER, SEKUNDER DAN MAUPUN TERSIER. PENULISAN SKRIPSI INI BERTUJUAN UNTUK MENJELASKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 204 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN. DARI HASIL PENELITIAN DIKETAHUI BAHWA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 204 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN YAITU PREVENTIF DAN REPRESIF. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 204 KUHP PADA TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN KERAS, YAITU KARENA FAKTOR KEPOLISAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM YANG KURANG MEMILIKI SARANA GUNA MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MIRAS OPLOSAN, KURANGNYA PENGERTIAN DARI MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA YANG DITIMBULKAN DARI MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS OPLOSAN, SERTA TIDAK ADANYA RASA TAKUT PARA PIHAK PRODUSEN PEMBUAT DAN PENJUAL MIRAS TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM. DENGAN ADANYA PROGRAM KKYD (KEGIATAN KEPOLISIAN YANG DITINGKATKAN) YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN DIHARAPKAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH SUMATERA SELATAN KHUSUSNYA KOTA PALEMBANG DAN KABUPATEN BANYUASIN DAPAT DIHENTIKAN.