PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN
| Main Authors: | Munggaran, Sekararum Intan; Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, ., Sudjana, Nugroho, Bambang Daru |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/ACTA-V2N2A14 http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/ACTA-V2N2A14/V2-N2-A14 |
Daftar Isi:
- ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan akibat hukum pencantuman klausula baku dalam perjanjian dan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan dicantumkanya klausula baku oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara PT Asuransi Bumi Putera Muda dengan konsumennya, tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dan memuat hal- hal yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3) UUPK sehingga berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi kosumen yang dirugikan adalah dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 19 UUPK dan menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 UUPK.Kata kunci: klausula baku; perlindungan konsumen; perjanjian.ABSTRACTThis study aims to determine the consequences of the legal inclusion of standard clauses in agreements and legal protection for consumers relating to the inclusion of standard clauses by business actors. The research method used is a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications. The results showed that the inclusion of a standard clause in the agreement between PT Asuransi Bumi Putera Muda and its consumers was not in accordance with the principles of the agreement law and contained matters prohibited by Article 18 paragraph (1) letter (a), paragraph (2), and paragraph (3) UUPK which results in the invalid agreement and can be declared null and void. Legal protection for disadvantaged consumers is that they can submit compensation to business actors in accordance with the provisions of UUPK 19 and sue through consumer dispute resolution bodies or submit to judicial bodies in consumer positions in accordance with Article 23 UUPK.Keywords: agreement; consumer protection; standard clause.