PENGGUNAAN NAMA DESA TRUSMI PADA MEREK DAGANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
| Main Authors: | Nabilah, Ilvi , Sudjana, Sudjana, Rafianti, Laina |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/186 http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/186/137 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran atas suatu merek dagang, salah satu syaratnya tersebut dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum. Kota Cirebon memiliki daya tarik bagi para wisata salah satunya karena karya batiknya, desa Trusmi yang berada di dalam wilayah Kota Cirebon merupakan desa penghasil batik. Terdapat salah satu perajin yang mendaftarkan nama Trusmi sebagai merek dagang. Tujuan penelitian ini menentukan kesesuaian pendaftaran merek dagang terdaftar Batik Trusmi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menentukan pemanfaatan hak ekonomi berkaitan penggunaan nama desa sebagai merek dagang. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah bahan pustaka dan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada Pasal 20 huruf f UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu Tidak dapat didaftarkannya sebuah merek yang merupakan suatu tanda yang telah menjadi milik umum. Tanda milik umum ini merupakan tanda yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional yang digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur (generic term). Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar jika merek tersebut merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Bahwa Trusmi adalah nama umum atau public domain yang seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Secara ekonomi hal tersebut akan berakibat penurunan pendapatan yang akan berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat Desa Trusmi yang sejak dahulu menggeluti usaha sebagai perajin batik. Kata kunci: hak ekonomi; merek dagang; penggunaan nama. ABSTRACT There are conditions that must be met in the registration of a trademark. One of the conditions is in Article 20 point (f) of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications that states a brand cannot be registered if it is a public name. The City of Cirebon has a few attractions for tourists, which one of them is because of its batik works. Trusmi Village which is in the area of Cirebon City is a batik-producing village, where there is one craftsman who has registered the Trusmi name as a trademark. The purpose of this study was to determine the suitability of the registration of Batik Trusmi trademark in accordance with the provisions of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, as well as determining the use of economic rights relating to the use of village names as trademarks.This research was conducted using normative juridical approach method by reviewing library materials, namely by using secondary data in the field of law through literature study and primary dataobtained directly from the community. This research is an analytical descriptive study to understand the reality that is connected with the provisions of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.The results of the study show that, in Article 20point (f) of Law Number 20 of 2016, it is not possible to register a brand whichhas become public property. This public property sign consists of signs or indications that indicate the prevalence or habits associated with nationally recognized language used in fair trade practices. This is called as generic term. There is an absolute reason for the incompatibility to register a brand (Article 20 of Law Number 20 of 2016). Article 20 point (f) of Law Number 20 of 2016 states that a brand cannot be registered if the mark is a general name and/or a symbol of public property. The common name is one of the elements included in the public domain which means that Trusmi is a public name or public domain that should not be registered as a brand. Economically this will result in a decrease of income which will lead to a decrease of welfare of the Trusmi Village community who have always been in the business as batik artisans. keyword: economic right; user name; trade mark.