TELAAH TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS
| Main Author: | Prayitno, Indra |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/162 http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/162/119 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017) mewajibkan Notaris melaksanakan kewenangan tambahan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas serta pemantauan transaksi sumber dana kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta selain yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu membuat akta autentik dan turutannya. Permasalahannya apakah Notaris berkewajiban menentukan kebenaran materil identitas legalitas serta melakukan pemantuan transaksi klien dengan tindakan yang seharusnya dilakukan Penyidik serta bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap benturan pengaturan antara kewajiban notaris merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban notaris melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas klien serta pemantauan transaksi sumber dana kliennya dan melaporkan indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang diatur dalam PERMENKUMHAM No.9 Tahun 2017. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif terhadap data yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil kajian, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menentukan kebenaran materil identitas legalitas penghadap, Notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkan penghadap kepada notaris sudah cukup menjadi syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN. Notaris tidak diberikan kewenangan sebagai penyidik oleh KUHAP maupun oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Beberapa ketentuan PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Jabatan Notaris menurut UUJN. Berdasarkan Asas lex superior derogat legi inferior, maka peraturan yang digunakan adalah UUJN mengingat lebih tinggi derajatnya. Kata kunci: kewenangan, mengenali, Notaris, pengguna, pergeseran. ABSTRAK Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 9 of 2017 concerning the Application of Principles of Recognizing Users of Notary Services (PERMENKUMHAM No. 9 of 2017) requires the Notary to exercise additional authority to identify and verify the identity of the legality as well as the monitoring of the client’s fund transactions used in connection with the making deed other than those mandated by Law Number 2 Year 2014 on the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position (UUJN) which is to make authentic deed and its acts. The problem is whether the Notary is obliged to determine the material truth of the identity of the legality and perform the monitoring of the client transaction with the action that should be conducted by the Investigator and how the juridical consequences to the conflict of arrangement between the notary obligation to keep the contents of the deed pursuant to UUJN with the obligation of notary to identify and verify the identity of client’s legality as well as monitoring the transaction of fund source client and report an indication of Money Laundering Crime violations (TPPU) as stipulated in PERMENKUMHAM No.9 Year 2017. This study uses analytical descriptive method with normative juridical approach to the data being studied. Data collection techniques through literature study to obtain secondary data. Based on the result of the study, the Notary has no obligation to determine the material truth of the identity of the tapping identity, Notary has only the obligation to determine the formal condition with known / introduced tadap to the notary is enough to be the requirement of making an authentic deed pursuant to UUJN. Notary is not authorized as investigator by KUHAP or by Law Number 2 Year 2002 about Police. Some provisions PERMENKUMHAM No. 9 of 2017 is inconsistent with the obligation to maintain the confidentiality of Notary Position under the UUJN. Based on the principle of lex superior derogat legi inferior, then the rules used are Notary Position Law considering higher degree. Keywords: authority, recognize, Notary, user, shift.