Tinjauan Inklusivitas dalam Kolaborasi Pengelolaan Wisata Setigi Desa Sekapuk
| Main Authors: | SAILATUR RIZQI AS S, Dr. Suripto, A.Md., S.IP., MPA. |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Terbitan: |
S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK Universitas Gadjah Mada
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/210688 |
Daftar Isi:
- Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah adalah salah satu desa dengan produk wisata unggulan di Kabupaten Gresik, yaitu wisata Setigi. Pengelolaan wisata Setigi dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai stakeholder dari unsur masyarakat, seperti BUMDesa, PKK, dan Pokdarwis. Keberhasilan Setigi mampu mengatasi masalah pasca tambang dan mengubah status Desa Sekapuk dari tertinggal menjadi mandiri. Proses pengelolaan wisata Setigi tersebut serupa dengan praktik collaborative governance, yaitu Pemerintah Desa Sekapuk yang berusaha melibatkan berbagai stakeholder untuk mengelola wisata Setigi, dalam rangka mengembangkan perekonomian desa. Wisata Setigi juga digerakkan dari dana hasil swadaya masyarakat, sehingga proses kolaborasi yang ada harus menerapkan distribusi manfaat secara merata, serta meminimalisir adanya dominasi kepentingan elit. Merujuk hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inklusivitas pada proses kolaborasi pengelolaan wisata Setigi.Penelitian ini menggunakan teori model inklusi collaborative governance Ansel et al (2020) yang difokuskan pada tiga faktor penting dalam mewujudkan inklusivitas pada proses kolaborasi, yaitu terkait pembangunan hubungan, pembangunan kepercayaan, dan praktik inklusi strategis. Selain itu, digunakan pilar inklusif untuk memperdalam analisis terhadap temuan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap seluruh komponen stakeholder yang terlibat pada pengelolaan wisata Setigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi pada pengelolaan wisata Setigi telah berupaya mewujudkan inklusivitas sebagaimana aspek yang diungkapkan oleh Ansel et al (2020), hanya saja masih memiliki kendala terkait tidak adanya dokumen regulasi yang sah dan tertulis untuk mengatur pelaksanaan kolaborasi, padahal aturan tersebut berguna untuk melindungi keberlanjutan kolaborasi dalam mengelola Setigi. Selain itu, masih terdapat perhatian yang kurang terhadap keterlibatan seluruh stakeholder dalam sebuah pertemuan rutin yang intensif. Demi keberlanjutan dan peningkatan kualitas inklusivitas dalam kolaborasi, maka Pemerintah Desa Sekapuk perlu suatu regulasi tertulis yang sah, serta memastikan penyatuan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata Setigi agar dapat tercipta pertukaran pengetahuan yang lebih bervariatif demi kemajuan Wisata Setigi.