KEDUDUKAN DAN PERAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN BIAYA PENGELOLAAN DI RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI) (Studi Kasus: Rusunami Kalibata City Jakarta)
| Main Author: | Ernawati, Ernawati |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/1689 http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/1689/1007 |
Daftar Isi:
- The existence of unilateral determination the cost of managing electricity, water and street lighting tax carried out by the Kalibata City Simple Housing Management Board is disputed by the residents who are members of the Kalibata City Citizens Community (KWKC). For this reason, the authors highlight the position and role of the Owner Association and the Occupants of the Flat House Unit (PPPSRS) in the legislation concerning the Flats, the responsibilities of the PPPSRS and the role of the Government to address these problems. In the end the writer concludes that PPPSRS as a legal entity that forms and appoints a management body, has not reflected the implementation of its duties and authorities optimally according to the mandate of the Law on Flats. But up to now, the Government has not yet realized the Implementing Regulation of Law Number 20 of 2011 concerning Flats, as a result other derivative regulations related to flats at the local government level have not yet been realized because they are not in accordance with the order of laws and regulations in Indonesia. As a result of legal vacancies related to the absence of Implementing Regulations from Law No. 20 of 2011 concerning Flats, the dispute over the management of flats in Kalibata city flats and in particular the disputes over the management of flats throughout Indonesia has become increasingly chaotic until now.
- Adanya penetapan sepihak biaya pengelolaan listrik, air dan pajak penerangan jalan yang dilakukan Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Kalibata City dipermasalahkan oleh para penghuni yang tergabung dalam Komunitas Warga Kalibata City (KWKC). Untuk itu penulis menyoroti kedudukan dan Peran Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam peraturan perundang-undangan tentang Rumah Susun, tanggung jawab PPPSRS dan peran Pemerintah untuk menjawab permasalahan tersebut. Pada akhirnya penulis simpulkan bahwa PPPSRS sebagai badan hukum yang membentuk dan menunjuk badan pengelola, belum mencerminkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara optimal sesuai amanat Undang- Undang tentang Rumah Susun. Namun hingga saat ini Pemerintah belum mewujudkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, akibatnya peraturan turunan lainnya terkait rumah susun di level pemerintah daerah belum juga terwujud karena tidak sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akibat kekosongan hukum terkait ketiadaan Peraturan Pelaksana dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, sengketa pengelolaan rumah susun di rusunami Kalibata city khususnya dan berbagai sengketa pengelolaan rumah susun di seluruh Indonesia menjadi semakin carut marut hingga kini.