IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN (Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)
| Main Author: | Heri Setyo Budi, |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uin-suska.ac.id/9041/1/2012_2012178ADN.pdf http://repository.uin-suska.ac.id/9041/ |
Daftar Isi:
- Hutan Mangrove adalah vegetasi hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut dan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kelestarian ekosistem didaerah pesisir. Adapun yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah semakin banyaknya kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove di Kecamatan Rupat akibat dari pengalihfungsian dan penebangan komersial. Sehingga didapat perumusan masalah yaitu Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya tentang Hutang Mangrove di Kecamatan Rupat dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 30.555 orang yang terdiri dari Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis serta masyarakat Kecamatan Rupat. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini, untuk pegawai dinas penulis menggunakan teknik purposive random sampling dan untuk masyarakat menggunakan teknik slovin sampel, sehingga didapat sampel yang berjumlah 105 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya dengan mengadakan analisis terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan yang kemudian diuraikan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada responden dan hasil wawancara yang mendalam serta datadata yang sudah dalam bentuk dokumen. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat kurang terimplementasi dengan baik, tanggapan responden dari empat indikator implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berada dalam kategori kurang baik yaitu dengan jumlah rata-rata skor berjumlah 793 (756-1091). Adapun Kendala yang dihadapi pemerintah adalah kurangnya dukungan anggaran yang memadai, belum adanya Perda tentang mangrove, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove.