ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
| Main Author: | Fikri Hamdi, - |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uin-suska.ac.id/28054/1/GBUNG.pdf http://repository.uin-suska.ac.id/28054/2/HASIL%20DAN%20PEMBAHASAN.pdf http://repository.uin-suska.ac.id/28054/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHPROVINSI RIAU Oleh :Fikri Hamdi Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau NO. 25 Tahun 2018, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. 2). Mengetahui kendala dalam pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan 3 (tiga) pelaksanaan penanatausahaan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan. Pada pembukuam Barang Milik Daerah pada BPKAD Provinsi Riau telah berjalan dengan baik namun masih ada sedikit barang yang belum lengkap pada pendataan, seperti tidak memiliki keterangan pada nomor kendaraan, nomor sertifikat dan semacamnya, kemudian dalam proses Inventarisasi masih adanya barang yang belum memiliki nomor yang belum di pilok atau sejenisnya pada beberapa barang milik daerah di BPKAD Provinsi Riau seperti pada Meja, kursi para Pejabat dan Staf serta beberapa pada barang yang difungsikan pada kantor, dan untuk Pelaporan Barang Milik Daerah pada Kantor BPKAD provinsi Riau sudah bisa dikatakan baik. Kendala dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu pertama. Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, kedua metode pendataan yang belum maksimal. Ketiga, Belum tertibnya beradministrasi seperti dalam pemasangan pelabelan KIR yang tidak dilakukan pada setiap ruangan serta kesadaran para pegawai dalam melaksanakan tugas. Upaya umtuk meningkatkan pelaksanaan penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah pertama, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai keahlian di bidang penatausahaan aset, Melaksanakan Bimbingan Teknis yang berkelanjutan, untuk mendapatkan kinerja yang efektif dan efisien, Mengajukan penambahan Personil Pengurus Barang pada Dinas Tertentu yang mana dinas tersebut membutuhkan personil yang seimbang dengan beban kerja yang ada. Kata kunci: Aset Daerah,Penatusahaan Aset Daerah,Pembukuan,Inventarisasi, dan Pelaporan