Pidana Bersyarat Khusus Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pengganti Pidana Penjara Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1849 K/Pid/2012., Tanggal 30 Juli 2013 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 91/Pid/2012/Pt.Btn Juncto Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 402/Pid.B/2011/Pn.Srg
Daftar Isi:
- Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum, seperti apa yang diungkapkan oleh Cicero sebagai ubi societas ibi ius, yang mempunyai arti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Hukum diperlukan oleh masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Hukum secara umum dapat dibagi atas dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik meliputi : hukum tata usaha negara, hukum tata negara, hukum pidana, dan lain-lain. Dan hukum privat meliputi hukum dagang, hukum perdata, hukum perdata internasional hukum perkawinan dan lain-lain. Pembagian lain dari hukum, adalah hukum materiel dan hukum formil. Hukum materiel ialah hukum yang berisikan meteri hukuman, sedangkan hukum formil, adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiel. Pada praktik peradilan pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri memiliki alternatif bagi sanksi pemidanaan yaitu dengan adanya pidana bersyarat. Pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) dan syarat-syarat pidana bersyarat, diatur dalam Pasal 14a - 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan. Pidana bersyarat merupakan salah satu sistem penjatuhan pidana yang diputuskan oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1849 K/PID/2012 tanggal 30 Juli 2019, merupakan contoh pelaksanaan pidana bersyarat khusus yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, yaitu keadilan bagi terdakwa dan keadilan bagi saksi korban.