Implementasi Kebijakan Tentang Perparkiran Di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta
Daftar Isi:
- Perparkiran menjadi salah satu masalah berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta karena masih banyak lahan parkir yang belum di kelola dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum. Kebijakan ini pun diterapkan di objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga. Taman tersebut merupakan objek wisata yang paling banyak di kunjungi di Kabupaten Purwakata. Namun, implementasi kebijakan perparkiran tersebut belum berhasil dikarenakan pengelolaan parkir yang masih dibantu oleh pihak lain seperti karang taruna yang ada di wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan tarif parkir yang berubah-ubah. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975:463). Dimana variabel keberhasilan kebijakan dapat ditentukan oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, komunikasi antar instansi pelaksana, disposisi dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yakni observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan untuk aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menggunakan teknik Purposive dan juru parkir beserta pengunjung Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta menggunakan teknik Accidental.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran ini masih terdapat permasalahan yang terjadi di lapangan, dilihat dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya dan lingkungan ekonomi, sosial, politik masih kurang maksimal. Namun dilihat dari variabel karakteristik dan komunikasi antar UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta beserta Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta dan disposisi cukup berjalan dengan maksimal.