ANALISIS PEMBENTUKAN DUSUN IV BABAH LUENG MENJADI GAMPONG BABAH LUENG (Studi Pada Dusun IV Babah Lueng gampong Mata Ie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)
| Main Author: | ZAINAL ARIFIN, NIM: 07C20201169 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.utu.ac.id/201/1/BAB%20I_V.pdf http://repository.utu.ac.id/201/ http://utu.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Seiring dengan tuntutan perubahan di era reformasi, akhirnya desa telah dikembalikan keaslian otonominya oleh pemerintah pusat. Mulai dari keaslian namanya sesuai dengan asal daerah dan budaya masyarakat setempat, hingga pada pola dan struktur kepemerintahannya. Tentang perubahan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Keseluruhan produk hukum yang ada, yang mengatur tentang gampong, tentu bertujuan untuk mempercepat proses dan distribusi hasil-hasil pembangunan yang adil dan merata kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemicu utama munculnya rencana pemekaran Dusun IV Babah Lueng, untuk mengetahui analisis pembentukan Dusun IV Babah Lueng untuk menjadi gampong Babah Lueng dan untuk mengetahui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam analisis pembentukan Dusun IV Babah Lueng untuk menjadi gampong Babah Lueng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data skunder dan data primer. Sedangkan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansi latar belakang keinginan masyarakat Dusun IV Babah Lueng membentuk gampong baru adalah ketidakadilan pembangunan. Sedangkan setelah dianalisis Dusun IV Babah Lueng untuk menjadi gampong sudah sepenuhnya memenuhi persyaratan pembentukan gampong sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Nomor 27 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat dusun setempat