PENGARUH ANJURAN PEMERINTAH MENUJU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH (KJKS) TERHADAP PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DI KOTA MATARAM
| Main Author: | Rosyid, Bahrur |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
UIN Mataram
, 2017
|
| Online Access: |
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/360 https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/360/158 |
Daftar Isi:
- Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahanyang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia dengan tujuanpembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaanmengurus masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu berdirisendiri (self help). Seluruh payung hukum yang memberikan aturan dalamaktivitas koperasi menegaskan bahwa koperasi merupakan lembagakeuangan yang bergerak di sektor mikro untuk mendorong kekuatanekonomi mikro agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Hal ini semakinditegaskan, bahwa koperasi hadir untuk membantu dan mensejahterakananggotanya, sehingga jawaban semua itu Pemerintah dalam hal iniKementrian Koperasi dan UMKM menganjurkan digalakkan KoperasiJasa Keuangan Syari’ah (KJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS)sering diberikan harapan yang lebih besar dari masyarakat. Selain karenafaktor pengelolaan yang berdasarkan prinsip syariat, serta keramahan dankenyamanan dalam pelayanan, pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah(KJKS) mampu memberikan keyakinan spiritual lebih kepada masyarakatbahwa dana yang diberikan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik,jujur, adil dan amanah. Namun, masih ada permasalahan lain yang dapatmengganggu aktivitas Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS), jika tidakdiantisipasi dengan baik.