Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberantas Mafia Akomodasi Di Provinsi Bali
| Main Authors: | Sanjiwani, Putri Kusuma, Pujani, Luh Putu Kerti |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
, 2020
|
| Online Access: |
http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/1349 http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/1349/194 |
Daftar Isi:
- Istilah mafia kerap terdengar pada kasus-kasus kejahatan internasional yang melibatkan bisnis pencucian uang, penjualan obat-obatan terlarang, pedagangan manusia dan lain-lain. Kini istilah mafia telah masuk ke dalam bisnis pariwisata di Provinsi Bali. Kegiatan mafia akomodasi di Bali melemahkan otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kegiatan-kegiatan ilegal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh praktik mafia akomodasi pariwisata di Provinsi Bali serta kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam memberantas mafia akomodasi sesuai dengan pembagian urusan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, menganalisis permasalahan dengan berpedoman pada teori negara hukum, teori kewenangan, konsep pariwisata, konsep mafia pariwisata dan asas desentralisasi. Menggunakan teknik analisis hukum dan evaluasi hukum dalam penentuan batasan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengambil kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak bukanlah sebuah pembenaran terhadap perjanjian nominee sebagai dasar hukum kegiatan mafia akomodasi. Perlu adanya pemutakhiran aturan-aturan Daerah sehingga celah-celah kegiatan mafia dapat dijerat hukum. Kata Kunci: Mafia Pariwisata; Kejahatan Internasional; Hukum Pariwisata