PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI KABUPATEN MUKOMUKO
| Main Author: | Romansyah, Toni |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V1N2A2 http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V1N2A2/pdf |
Daftar Isi:
- ABSTRAKHutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Tujuan penelitian mengenai penegakan hukum dalam kasus illegal logging ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang di berlakukan oleh pihak pemerintah dan penegakan hukum khususnya dalam kasus illegal logging. Penelitian ini adalah penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis atau disebut juga dengan penelitian sosiologikal research, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan dengan penelitian lapangan (field research), data primer dan data sekunder dianalisis dengan mempergunakan secara kualitatif sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata belum mampu diterapkan secara efektif dalam permasalahan penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko. Hal itu terbukti masih banyaknya kasus-kasus dilihat dari tahun 2010 sampai 2012. Dari hasil yang penulis teliti yaitu penekak hukum dibidang kehutanan kabupaten mukomuko dan Hakim Pengadilan Negri Arga Makmur dapat disimpulkan bahwa didalam penegakan ternyata masih banyak kendala-kendala yang di hadapi baik kendala yang bersifat teknis maupun non’teknis dalam penegakan hukum kasus illegal loging.Kata kunci: penegakan hukum; illegal logging; sumber daya alam