EVALUASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DI KOTA JAMBI

Main Authors: Suryadi Akbar, sip 162487, Sagala, Irmawati, Ali, Devrian
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2020
Subjects:
Online Access: http://repository.uinjambi.ac.id/4027/1/sip%20162487_evaluasi%20pelayanan%20pembayaran%20pajak%20bumi%20dan%20bangunan%20terhadap%20pencapaian%20target%20pendapatan%20pajak%20di%20kota%20jambi_lampiran%20fulltext.pdf
http://repository.uinjambi.ac.id/4027/
Daftar Isi:
  • Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi dan faktor munculnya kendala yang dihadapi pemerintah serta mengetahui solusi dari permasalahan PBB di Kota Jambi. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, fokus penelitian ini adalah penerapan layanan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan untuk pencapaian target pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemeritah Kota Jambi dalam melaksanakan inovasi layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan solusi dari permasalahan tidak tercapainya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian dengan adanya inovasi pelayanan pembayaran PBB di Kota Jambi, penerimaan pajak dari jenis PBB sudah mengalami peningkatan. Namun, targetnya tidak tercapai yang ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. faktor pendukung dalam melaksanakan inovasi pelayanan pembayaran PBB adanya program rutin BPPRD Kota Jambi, adanya arah kebijakan BPPRD Kota Jambi, terdapatnya Perda sebagai dasar hukum, adanya sistem computerisasi di BPPRD Kota Jambi dan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah. kendala yang dihadapi BPPRD Kota Jambi dalam melaksanakan inovasi pelayanan pembayaran PBB sebagi berikut sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif, sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai, sumber daya manusia, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan tidak optimalnya sosialisasi inovasi pembayaran pajak. solusi dari permasalahan yang dihadapi pemerintah yaitu dengan melakukan program rutin, pengetahuan RT perlu ditingkatkan, pendataan ulang dan pemutakhiran data objek dan subjek wajib PBB dan evaluasi kebijakan inovasi.