Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Keanggotaan Perempuan (Studi Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin)
| Main Authors: | Nur Hidayat, SIP 162412, Hidayat, Rahmi, Noveri, Irsadunnas |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjambi.ac.id/3283/1/Skripsi%20Nur%20Hidaya%2CSIP162412.pdf http://repository.uinjambi.ac.id/3283/ |
Daftar Isi:
- Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, penulis menemukan tidak adanya keterwakilan menjadi anggota BPD sebagaimana yang telah diatur didalam PERDA Merangin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Bpd yang mana dalam PERDA tersebut terdapat pasal yang mengharuskan setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Merangin untuk mengikutsertakan satu keterwakilan perempuan dalam anggota BPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Bpd terhadap keanggotaa perempuan sudah dijalankan dengan semestinya, kendala yang menghambat implementasi peraturan tersebut dan juga upaya yang sudah dilakukan oleh pihak yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan sosiologis empiris.Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Adapun hasil dari penelitian ini ialah kebijakan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam BPD terbit disaat kepengurusan BPD sudah berjalan.Selain itu, salah satu faktor penghambatnya ialah ketidaktahuan masyarakat khusunya perempuan bahwa pentingnya keterwakilannya dalam pemerintahan dan masih melekatnya budaya patriarki.Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah selalu memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat.