PENEGAKAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018)
| Main Authors: | Sadat, Anwar, Rasito, Rasito, Juharmen, Juharmen |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjambi.ac.id/300/1/SPI141814%20ANWAR%20SADAT%20HUKUM%20TATA%20NEGARA%20-%20Anwar%20Sadat.pdf http://repository.uinjambi.ac.id/300/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Penegakan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor BKPSDM Tanjung Jabung Timur Tahun 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait judul serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan Bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu terkait permasalahan kehadiran, kedisiplinan jam kerja, dan terkadang tidak ikut apel. Sementara itu tingkat kehadiran pegawai menjadi permasalahan yang paling sering terjadi, pelanggaran disiplin kehadiran yang paling tinggi angkanya. Proses Sanksi bagi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tajung jabung Timur Berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu melalui beberapa tahapan dimulai dari tahapan pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyambpaian keputusan hukuman disiplin. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat dalam Penegakan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Adanya sosialisasi mengenai PP Nomor 53 Tahun 2010. Proses Penindakan Revolusi Mental (PNS), Sarana dan Prasarana.