PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL DRILLING DI DESA POMPA AIR
| Main Authors: | VEDI FITRAWAN, SIP.162503, Marlina, Siti, Irsyadunnas, Irsyadunnas |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjambi.ac.id/1854/1/SIP162503_VEDI%20FITRAWAN_IP%20-%20Wawan%20Warwer.pdf http://repository.uinjambi.ac.id/1854/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini bertujuan mengungkap tentang bagaimana peran pemerintah kabupaten Batanghari dalam menanggulangi illegal drilling di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Pemeritah dalam hal ini sudah berkerja keras dalam menanggulangi persoalan illegal drilling ini apalagi kegiatan illegal drilling ini sudah berlangsung sejak 2017 hingga saat ini. Dalam kegiatan illegal drilling ini ada dua sudut pandang positif dan negatif. Dari segi positif dalam praktik kegiatan illegal drilling ini adalah meningkatnya perekonomian warga Desa Pompa Air dan juga membuka peluang pekerjaan bagi para pengganguran. Kemudian dari segi negatif kegiatan illegal drilling ini melanggar aturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Negara juga mengalami kerugian sebab minyak bumi merupakan salah satu asset Negara dan juga kerusakan lingkungan di sekitar tempat kegiatan illegal drilling. Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, illegal drilling ini berawal dari ketidak sengajaan warga untuk mengebor air untuk perternakan ayam buras. Kedua, pemerintah sudah menaggulangi aktifitas kegiatan illegal drilling ini dengan memberikan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pekerja illegal drilling. Ketiga, pemerintah dalam hal ini sudah sangat maksimal, hal ini di tunjukan dengan adanya rapat koordinasi di kantor Kesabngpol Kabupaten Batangahri dan juga sudah di bentuk Tim terpadu oleh Provinsi Jambi.