TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)
| Main Authors: | YUSSI ADELIA, SHP 151901, Rasito, Rasito, Fitrihabi, Nuraida |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uinjambi.ac.id/1677/1/SHP151901_YUSSI_ADELIA_HUKUM_PIDANA_ISLAM_new%20-%20Adelia%20Yussi.pdf http://repository.uinjambi.ac.id/1677/ |
Daftar Isi:
- Tindak Pidana Pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Dikoran atau majalah dan sosial media memberitakan kejahatan tindak pidana pemerkosaan seorang wanita paruhbaya bersatus janda ditinggal meninggal suaminya diperkosa sama pria yang berstatus suami orang mempunyai anak 4. Maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam dan hukum adat tentang pemerkosaan, kedua untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan desa sekernan, kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro jambi. Penelitian ini dilaksanakan di desa sekernan, kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro Jambi, kantor desa Sekernan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder teknik yang pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara kemudian data dianalisa secara kualitatif yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu penyelesaian dilakukan dengan sidang desa yang dihadiri oleh ketua adat, kepala desa, tokoh desa, imam, dan masyarakat setempat. Dan dikenakan denda berupa pemebelian seekor kambing, kebau atau sapi serta selemak semanis. Lembaga bentukan desa yang dibentuk dengan sendirinya karena kebiasaan masyarakat dan mufakat dalam penyelesaian perselisihan diantara warga masyarakat melalui hukum adat. Penyelesain secara islam dicambuk atau dirajab 100 kali. hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan hukum privat.