Kajian Teoritis Penyelesaian Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Di Jakarta)
| Main Author: | Kalis Sry Handayani, . |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unpam.ac.id/6992/1/COVER.pdf http://eprints.unpam.ac.id/6992/2/BAB%20I.pdf http://eprints.unpam.ac.id/6992/3/BAB%20II.pdf http://eprints.unpam.ac.id/6992/4/BAB%20III.pdf http://eprints.unpam.ac.id/6992/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.unpam.ac.id/6992/6/BAB%20V.pdf http://eprints.unpam.ac.id/6992/7/JURNAL.pdf http://eprints.unpam.ac.id/6992/ |
Daftar Isi:
- Bank sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) dijelaskan bahwa apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, namun pendaftaran belum dilakukan, maka pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan hak atas tanah. Akan tetapi proses pendaftaran tanah memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur. Di dalam UUHT tidak diatur mengenai mekanisme pendaftaran hak tanggungan terhadap tanah yang belum bersertipikat mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur apabila menerima jaminan berupa tanah belum bersertipikat apabila terjadi wanprestasi, maka terjadi kekosongan norma yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila menerima jaminan tanah yang belum bersertipikat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur teradap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembebanan hak tanggungan atas tanah yang belum bersertifikati dan Tindakan Kreditur untuk meminimalisasi akibat wanprestasi seblum proses pendaftaran tanah selesai. Jenis penelitian dalam tesis ini ialah penelitian hukum normatif karena beranjak dari kekosongan norma terkait dengan wanprestasi dengan jaminan tanah belum bersertipikat sebelum proses pendaftaran tanah selesai ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang berkaitan dengan tesis ini. Sumber bahan hukum pada tesis ini berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tesis ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mencatat liteatur-literatur dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dengan sistem kartu dan kemudian akan disajikan dengan deskriftif analitis. Hasil penelitian terhadap permasalahn yang dikaji adalah perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi sebelum proses pendaftaran tanah selesai dilakukan ialah dengan melihat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sebagai dasar jaminan umum mengingat hak tanggungan terhadap tanah yang belum bersertipikat belum lahir sehingga mengakibatkan ia menjadi kreditur yang konkuren. Sedangkan tindakan kreditur untuk meminimalisasi kerugian akibat wanprestasi sebelum proses pendaftaran tanah selesai ialah kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau melakukan mediasi atau negosiasi. Kata kunci : tanah, sertipikat, pendaftaran.