Tinjauan Yuridis Mengenai Perusakan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
| Main Author: | Steven Messakh Panggabean, . |
|---|---|
| Format: | Lainnya NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Pamulang
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unpam.ac.id/5657/1/BAB%20I.pdf http://eprints.unpam.ac.id/5657/2/BAB%20II.pdf http://eprints.unpam.ac.id/5657/3/BAB%20III.pdf http://eprints.unpam.ac.id/5657/4/BAB%20IV.pdf http://eprints.unpam.ac.id/5657/5/BAB%20V.pdf http://eprints.unpam.ac.id/5657/ |
Daftar Isi:
- Nama : Steven Messakh Panggabean. Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Perusakan Website Resmi Komisi Pemilian Umum (KPU) Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Teknologi informasi dari hari ke hari berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan di seluruh aspek kehidupan yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama dan politik, sehingga dibutuhkan suatu tuntutan untuk menyesuaikan dengan keadaan di era globalisasi sekarang ini. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Melalui media internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang lebih mudah, terutama dalam hal pelayanan public, yang mana seseorang yang membutuhkan pelayanan pemerintah tidak harus datang ke tempat di mana instansi tersebut berada, tetapi tinggal mengakses situs milik instansi pemerintah tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, terutama dalam hal perusakan situs internet atau hacking. Pada kondisi seperti ini tentu saja dapat mengakibatkan berbagai permasalahan hukum, seperti yang terjadi pada kasus perusakan situs KPU. Permasalahan seperti ini menyebabkan timbulnya permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum mengenai kepemilikan situs internet dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya, dimana dari sisi kemampuan penyidik dan dari sisi kemampuan computer forensic belum sepenuhnya dikuasai atau dimiliki para pihak yang terkait. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridus normative. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, dan menjamin kepastian hukum. Perusakan situs resmi Komisi Pemelihan Umum melalui media internet secara perdata dapat dijerat Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan secara pidana telah diatur pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana sanksi-sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala, yakni dari sisi kemampuan penyidik dan dari sisi kemampuan computer forensic, dimana kedua hal tersebut belum sepenuhnya dikuasai atau dimiliki para pihak yang terkait.