Kajian teoristis perlindungan hukum perjanjian waralaba dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak ( studi kasus di cv. Rocket fried chicken )
| Main Author: | Fithry Khairiyati, . |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unpam.ac.id/4947/1/COVER.doc http://eprints.unpam.ac.id/4947/2/BAB%20I.doc http://eprints.unpam.ac.id/4947/3/BAB%20II.doc http://eprints.unpam.ac.id/4947/4/BAB%20III.doc http://eprints.unpam.ac.id/4947/5/BAB%20IV.doc http://eprints.unpam.ac.id/4947/6/BAB%20V.doc http://eprints.unpam.ac.id/4947/7/JURNAL.doc http://eprints.unpam.ac.id/4947/ |
Daftar Isi:
- KAJIAN TEORISTIS PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Studi Kasus Di C.V Rocket Fried Chicken), Ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan territorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan defenisi Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap, mengingat pengaturan melalui undangundang belum tersentuh oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi mereka. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum, makalah dan artikel dari media massa. Wawancara dilakukan di C.V Rocket Fried Chicken di Rawakalong, Bogor. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebelum pembuatan perjanjian waralaba pemberi waralaba atau kuasanya wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Pemberi waralaba juga harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Keharusan untuk mencantumkan klausula minimal dalam perjanjian waralaba, merupakan pembatasan dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, hal ini akan menciptakan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian sekaligus memberikan perlindungan hukum. Kata Kunci : Waralaba, Perlindungan Hukum