Tinjauan yuridis perlindungan hukum Terhadap nasabah dalam transaksi Giro perbankan di indonesia (studi di bank x area jakarta pondok indah)
| Main Author: | Haryono, . |
|---|---|
| Format: | Lainnya NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Pamulang
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unpam.ac.id/4943/1/COVER.rtf http://eprints.unpam.ac.id/4943/2/BAB%20I.doc http://eprints.unpam.ac.id/4943/3/BAB%20II.doc http://eprints.unpam.ac.id/4943/4/BAB%20III.doc http://eprints.unpam.ac.id/4943/5/BAB%20IV.doc http://eprints.unpam.ac.id/4943/6/BAB%20V.doc http://eprints.unpam.ac.id/4943/ |
Daftar Isi:
- TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI GIRO PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI DI BANK X AREA JAKARTA PONDOK INDAH) Keberadaan lembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian. Dalam memajukan usaha perbankan, peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar, demikian sebaliknya. Dengan semakin banyaknya nasabah yang percaya terhadap sebuah bank maka semakin banyak dana yang di tempatkan di bank. Untuk keperluan bisnis dalam penempatan dana tersebut, nasabah menggunakan salah satu produk yaitu giro. Giro adalah merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan bilyet giro. Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat, maka sumber dana dari rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bagi nasabah pemegang rekening giro, sifat penarikan tersebut sangat membantu dalam membiayai kegiatan nasabah secara lebih efisien. Penggunaan produk giro selain memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah ternyata dapat menimbulkan masalah diantaranya adalah penarikan bilyet giro kosong. Penelitian tesis ini untuk mengetahui bagaimana peran penting transaksi giro di dalam perekonomian, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi giro. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, makalah dan artikel-artikel dari media massa. Wawancara dilakukan di Bank Mandiri di bawah Area Jakarta Pondok Indah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif keberadaan transaksi giro di Indonesia di atur dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/29/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/DASP keduanya tentang Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dan Surat Edaran Bank Mandiri No.002/DNA/MRB.EBG/2008 perihal Giro Rupiah Mandiri. Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam transaksi giro perbankan di Indonesia telah di atur dalam UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kriteria Penarik Cek dan/atau BG Kosong di cantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Adapun sanksi atas pencantuman DHN yaitu pembekuan hak penggunaan cek dan/atau BG atas seluruh rekening yang bersangkutan di seluruh Bank, sanksi pembekuan bersifat nasional dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak di cantumkan dalam DHN. Apabila nasabah masih tercantum dalam DHN, dan kembali melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong maka bank tertarik wajib melakukan penutupan seluruh rekening gironya dan tidak diperkenankan membuka rekening giro di bank tertarik selama masa sanksi berlaku.