Tinjauan yuridis penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (analisis putusan nomor 39/pid.sus/tpk/2016/pn kdi)
| Main Author: | Ahmad Ependi, . |
|---|---|
| Format: | Lainnya NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Pamulang
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unpam.ac.id/3583/1/COVER.docx http://eprints.unpam.ac.id/3583/2/BAB%20I.docx http://eprints.unpam.ac.id/3583/3/BAB%20II.docx http://eprints.unpam.ac.id/3583/4/BAB%20III.docx http://eprints.unpam.ac.id/3583/5/BAB%20IV.docx http://eprints.unpam.ac.id/3583/6/BAB%20V.docx http://eprints.unpam.ac.id/3583/7/JURNAL.docx http://eprints.unpam.ac.id/3583/ |
Daftar Isi:
- ABST RAK AHMAD EPENDI: 2013020379,TIN.JAUAN YURJD.JS PENERAPAN 1 PE MlDA N AAN TERHAD:A.P P ELAKU TINDAK IDANA KORUPSI. DARI PERSPEKTIF PASAL 2 AY AT (1 ) DAN PASA.L 3 UNDAN G UN DANG N0.20 . TAH UN 200 I TENT.A1'\IG PEMBER.ANTASAN TINDAl< PIDANA KORU PSI (Anali si Putusan No .39/Pid .Susffpk/201 6/PN KDJ), Tindak Pidana k.orupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hokum disetiap negara didurua .termasuk indonesia . Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela , •keseriusan pemerintah dalam m enanggulangj .tindak pidana korupsi adruah dengan dikeluarkannya undang-undang No.20 tahw1 2001 tentan g perubahan atas undang-undang No.3 I 1ahun 1999 lemang pemberantasan tindak pidana k orupsi yang dimana memuat ancaman pidana penjara arau pidana denda. Adapu n rumusan pem1asalah an yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai system pemidanaan di Indonesia dan perkembangan tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya undang-undang No .20 tahun 200 1. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini metod e penelitian yang dilak-ukan dengan pendekata n yuridis normati f, yaitu dengan melakukan analisis terhadap pem1asalahan rnelalui pendekatan terhadap asas-asas hu k-um serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat da.lam peraturar1 perundang-undangan , dimana'- pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peratur an perundan g-undan gan, bul-.-u -bu\...-u , m alah dan internet yang dinilai rei evan serta studi kasus analisi putusar1 PN Kendari No .39/Pid.Sus/Tpk/2016/PN KDI. Penerapan pidana korupsi bagi para koruptor sudah dimungkinkan karena sudah diatur dalam undar1g- undar1g No.20 tahun 200 I. Dalam undar1g-undang pemberantasan tindak pidar1a korupsi , pejabat atau pegawai negeri yang diatur dalam pasal 5 ayat (1),(2) pasal 6 ayat (l), (2), pasal 11 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,l, dan pasal 12£, ayat (1). Dalam undang-undang No .20 tahun 200 I bel urn sepenuhnya efek tif guna mencegah dan memherant as tindak pidar1a korupsi karena pelaku ti ndak pidana korupsi dar1 suap, telah melanggar ha k asasi orar1g banyak kemiskinan dan penderitaan ral-). 'at disebabkan jug a oleh praktik-praktik suap dilingk-ungan pemerintahan yaitu dilembaga eksek.-utif, legislative dan yudikatif Oleh karena itu, diperlukan suatu ket egasan dalan1 pemberiar1 sanksi yar1g seberat-beratn ya dar1 seadil-adilnya. Untuk dapat menyelamatkan keuar1gan negara dari tindak pidana korupsi yang diadili harus membayar uar1g pengganti yar1g jumlahnya sama sengan jumlah uang yang dikorupsi dimana telah diatur dalam undang-undang No.20 tahun 2001. Tindak pidana korupsi yar1g dimaksud dalam undang-undar1g ada.lah secara melawar1 hukum perbuatar1 memperkaya diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orar1g yar1g melakukan, yar1g m enyuruh melakukar1 atau turut melakukar1.