Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembulatan Nilai Nominal Uang Kembalian Oleh Minimarket Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
| Main Author: | Fadli Umami, . |
|---|---|
| Format: | Lainnya NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Pamulang
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unpam.ac.id/2936/1/COVER.docx http://eprints.unpam.ac.id/2936/2/BAB%20I.docx http://eprints.unpam.ac.id/2936/3/BAB%20II.docx http://eprints.unpam.ac.id/2936/4/BAB%20III.docx http://eprints.unpam.ac.id/2936/5/BAB%20IV.docx http://eprints.unpam.ac.id/2936/6/BAB%20V.docx http://eprints.unpam.ac.id/2936/7/JURNAL.doc http://eprints.unpam.ac.id/2936/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK FADLI UMAMI, 2013020868, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBULATAN NILAI NOMINAL UANG KEMBALIAN OLEH MINIMARKET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG. Tindakan yang merugikan konsumen adalah praktik pembulatan nilai nominal uang kembalian. Praktik tersebut terjadi bilamana konsumen berbelanja di minimarket-minimarket sebagaimana tersebut secara tunai dengan mempergunakan uang kartal. Pada saat konsumen melakukan pembayaran sejumlah harga barang-barang yang dibeli, terdapat sejumlah nilai nominal uang kembalian yang seharusnya diterima oleh konsumen, namun tidak jadi diterima karena terdapat selisih nilai, dimana nilai tersebut cenderung ganjil dengan nilai nominal uang kartal yang dibayarkan oleh konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk memahami Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Pengembalian Uang Kembalian pada Industri Retail Departemen Store ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. Jenis penelitian adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sistem pengembalian uang kembalian pelanggan pada indudtri retail departemen store tidak begitu secara jelas diatur dalam UUPK, akan tetapi UUPK mengatur mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, oleh karena pengaturan pasal tersebut, hak konsumen yang merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang kemudian menjadi dasar atau acuan di dalam aktivitas jual beli pada industri retail departemen store. Sistem pengembalian uang kembalian tersebut dapat dibuktikan dengan struk belanja, karena yang tertera dalam struk adalah uang kembalian bukan berupa permen melainkan dalam bentuk uang Rupiah. Sistem pengembalian uang kembalian ini menjadi kebijakan pada perusahaan departemen store itu sendiri.Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Pengembalian Uang Kembalian pada Industri Retail Departemen Store ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. Pengaturan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang adalah satuan mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah.