Lihat Juga

• DUALISME KOMPETENSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG DITERBITKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN
  oleh: Krisna, Dw Ngk Gd Agung Basudewa, et al.
  Terbitan: (2019)
• Peningkatan Status Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Nomor 339/Hm/Bpn-28.07/2015 Kota Tangerang Selatan (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan)
  oleh: Yunarti, .
  Terbitan: (2017)
• KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
  oleh: Tumanduk, Brandon Ridle Julio
  Terbitan: (2021)
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Ditinjau Dari Undang Undang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Studi Kasus : Bpn Kabupaten Tangerang)
  oleh: Asido Dennyel, .
  Terbitan: (2016)
• PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI BPN KOTA YOGYAKARTA
  oleh: Suyikati, Suyikati
  Terbitan: (2019)