Lihat Juga

• TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO. 402/PDT/2017/PT.DKI)
  oleh: NOVITASARI, RATIH, et al.
  Terbitan: (2018)
• Implementasi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Disparitas putusan Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi : studi kasus putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst jo Putusan Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst / Agung Kurniawan Ruswandi
  oleh: Ruswandi, Agung Kurniawan
  Terbitan: (2017)
• Tinjauan yuridis pertanggungjawaban tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan aparatur sipil negara ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisis putusan no. 2159 k/pid.sus/2012 Analisis putusan no. 2159 k/pid.sus/2012
  oleh: Ristiawan, .
  Terbitan: (2017)
• GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLI WARIS TERSANGKA/ TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM LINGKUP PASAL 33 DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG RI NOMOR : 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH UNDANG-UNDANG RI NOMOR : 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: YANTO, HENDRI, et al.
  Terbitan: (2019)
• Laundering) dengan sistem pembuktian terbalik menurut undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (analisa putusan mahkamah agung nomor 1222 k/pid.sus/2015)
  oleh: Karolus Resan, .
  Terbitan: (2017)