Tinjauan yuridis terhadap kepastian hukum pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria (studi kasus pembangunan jalan tol jorr west 2 dan penggantian ganti rugi oleh pemprov dki)
| Main Author: | Muhamad Fauzi Maulana, . |
|---|---|
| Format: | Lainnya NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Pamulang
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unpam.ac.id/2386/1/Cover.docx http://eprints.unpam.ac.id/2386/2/BAB%20I.docx http://eprints.unpam.ac.id/2386/3/BAB%20II.docx http://eprints.unpam.ac.id/2386/4/BAB%20III.docx http://eprints.unpam.ac.id/2386/5/BAB%20IV.docx http://eprints.unpam.ac.id/2386/6/BAB%20V.docx http://eprints.unpam.ac.id/2386/7/Jurnal.docx http://eprints.unpam.ac.id/2386/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK MUHAMAD FAUZI MAULANA, 2012020504, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol JORR West 2 dan Penggantian Ganti Rugi oleh Pemprov DKI.) Persoalan pembebasan tanah, pencabutan hak atau pengadaan tanah selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu “kepentingan pemerintah” dan “kepentingan Masyarakat”. Dua pihak yang terlibat yaitu Penguasa dan Rakyat harus sama-sama saling memperhatikan dan mentaati ketentuan yang berlaku. Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan seperti yang sering kita baca dalam publikasi berbagai media masa, dimana pihak penguasa dengan “keterpaksaannya” melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hak asasi dan sebagainya, sedangkan rakyat mau tidak mau melakukan apa saja untuk menempatkan apa yang diyanikinya sebagai hak yang harus dipertahankannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah di Pembangunan Jalan Tol JORR West 2. Penelitian yang dilakukan dalam membahas masalah tersebut diatas menggunakan metode penelitian yuridis normatife, yaitu penelitian kepustakan berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah jalan Jalan Tol JORR West 2, yaitu kepedulian masyarakat atas pengadaan tanah dinilai masih rendah, ketidak jelasan status hak atas tanah masyarakat pemilik tanah jalan Tol JORR West 2, ganti kerugian yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik tanah. Pengadaan tanah harus di laksanakan sesuai dengan peraturan hukum untuk menjamin kepastian hukum dari proses pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Namun pada pelaksanaannya, sering kali terjadi ketidak sesuaian antara peraturan hukum dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan sehingga terjadi banyak kendala dalam pengadaan tanah.upaya pemerintah dalam menyelsaikan konflik pengadaan tanah bandara kualanamu adalah dengan musyawarah penetapan ganti rugi pada masyarakat, keputusan yang di keluarkan Gubernur, Bupati Daerah, konsinyiasi di pengadilan, dan eksekusi tanah. sedangkan upaya dari masyarakat dalam menyelesaikan konflik pengadaan tanah dengan melaporkan keberatan mereka kepada LP3 (Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah) untuk membantu masyarakat dalam mempertahankan tanahnya dalam proses pengadaan tanah ini. LP3 memberikan bantuan dengan memberikan dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat, mencari kesalahan yang ada dalam proses pengadaan tanah, dan melaporkannya kepada pengadilan dan Komnas HAM.