PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DITINJAU DARI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
| Main Author: | Fuji Sarah Insani, . |
|---|---|
| Format: | Lainnya NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Pamulang
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unpam.ac.id/2135/1/COVER.doc http://eprints.unpam.ac.id/2135/2/BAB%20I.docx http://eprints.unpam.ac.id/2135/3/BAB%20II.docx http://eprints.unpam.ac.id/2135/4/BAB%20III.docx http://eprints.unpam.ac.id/2135/5/BAB%20IV.docx http://eprints.unpam.ac.id/2135/6/BAB%20V.docx http://eprints.unpam.ac.id/2135/7/JURNAL.doc http://eprints.unpam.ac.id/2135/ |
Daftar Isi:
- Pengalihan kewenangan pemungutan dan pengelolaan BPHTB akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena pendapatan dari pajak daerah merupakan sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, maka berimplikasi positif terhadap kemajuan dan percepatan pembangunan suatu daerah yang akhirnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.5 Dengan masuknya BPHTB menjadi pajak daerah maka pemerintah daerah akan menerima 100 persen hasil dari pemungutan BPHTB yang Pemerintah Daerah lakukan. Berbeda dengan sebelumnya dimana hasil pemungutan BPHTB dibagi dengan Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dalam menganalisis hasil penelitian peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Tangerang pasca berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan atas dasar Surat Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 975/007/I/DPPKAD/2011, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hambatan dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Status hukum setoran BPHTB yang dikembalikan kepada wajib pajak BPHTB akibat Surat Bupati Kabupaten Tangerang 970/1884/IV/DPPKAD/2011, tanggal 26 April 2011 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hak dari wajib pajak bukan kewajiban wajib pajak dan bukan merupakan utang pajak dan tidak dapat ditagih kembali sampai kapanpun dan oleh siapapun.