Kebijakan Pacific Solution dalam menangani permasalahan migrasi ilegal di Australia (2001-2007)
| Main Author: | Alatas, Sabrina |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
FISIP UAI
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.uai.ac.id/834/1/ http://eprints.uai.ac.id/834/ http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detailkoleksi/9FB157CE-CF87-43D0-9C89-28098D75408D |
Daftar Isi:
- Isu migrasi ilegal merupakan isu yang cukup popular dan penting di dalam negeri Australia hal ini mengingat Australia sebagai salah satu negara tujuan migrasi ilegal di dunia. Dengan maraknya migrasi ilegal di Australia, pada tahun 2001, pemerintahan John Howard mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai Pacific Solution. Kebijakan ini merupakan kebijakan pengalihan proses klaim pencari suaka ke negara-negara di Pasifik yaitu Republik Nauru dan Papua New Guinea. Kebijakan Pacific Solution ini diharapkan mampu menangani permasalahan migrasi ilegal yang marak terjadi di Australia. Namun, dalam perkembangan kebijakan Pacific Solution selama kurang lebih enam tahun, berbagai dampak negatif bermunculan. Dampak-dampak ini dilihat dari kacamata dunia internasional yang menilai bahwa kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang tepat dan bukan merupakan solusi dalam memecahkan permasalahan migrasi ilegal di Australia.