Penerbitan izin usaha pertambangan batubara (studi putusan mahkamah agung nomor 136 k/tun/2015)
| Main Author: | Nurraliah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum UAI
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.uai.ac.id/752/1/ http://eprints.uai.ac.id/752/ http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detailkoleksi/38FC2DF1-F89E-47B1-AD11-4EAC4CD97A6D |
Daftar Isi:
- Pada penilitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah pertama, bagaimanakah prosedur untuk memperoleh izin usaha pertambangan yang ditinjau dari UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Permen ESDM No. 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan BatuBara. Kedua, apakah putusan Mahkamah Agung No. 136 K/TUN/2015 sudah tepat ditinjau dari teori kewenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori Kewenangan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa, untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi maupun operasi produksi, subyek hukum harus mengikuti prosedur dan persyaratan IUP di dalam UU No. 4 tahun 2009 dan Permen ESDM No. 43 tahun 2015. Kedua, bahwa dalam putusan No. 136 K/TUN/2015 Tergugat telah melanggar kewenangannya dalam pencabutan IUP dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesional dan asas kepastian umum