Pengadaan alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia dari Rusia ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan, dan arms trade treaty
| Main Author: | Mualimin, Muhammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum UAI
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.uai.ac.id/747/1/ http://eprints.uai.ac.id/747/ http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detailkoleksi/188B04F0-E7C1-4EF1-A864-980C9E214BCA |
Daftar Isi:
- Penelitian ini mempunyai tiga pokok permasalahan, Pertama, bagaimana sejarah Pengadaan Alutsista TNI dari Rusia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum Perjanjian Internasional / Konvensi Wina tahun 1969 terhadap sistem pengadaan Alutsista TNI. Ketiga, apakah Arms Trade Treaty bertentangan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau sumber rujukan berupa aturan hukum atau undang-undang yang berlaku. Teori yang digunakan adalah Kepentingan Nasional yang merujuk pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Hukum Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, sejarah pengadaan Alutsista TNI dari Rusia dimulai sejak orde lama dan berlanjut lagi hingga reformasi. Kedua, Perjanjian Wina 1969 mempengaruhi sistem pengadaan Alutsista TNI. Ketiga, Arms Trade Treaty menimbulkan pertentangandenganpasal 43 Undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.